Researh release 2

Pendidikan adalah hak dasar setiap individu yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Namun, kenyataannya, pendidikan tinggi di Indonesia masih bersifat eksklusif, terutama pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). PTN-BH memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, yang sering kali mengarah pada komersialisasi pendidikan tinggi. Hal ini terlihat dari meningkatnya biaya pendidikan, seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), serta penerapan konsep pinjaman pendidikan yang berpotensi membebani mahasiswa dengan utang.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap demokrasi di era digital, yang mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik melalui aktivitas di media sosial. Namun, maraknya penyebaran berita palsu di platform tersebut justru menghambat perkembangan demokrasi dan mendorong munculnya fenomena post-truth. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kondisi demokrasi dan partisipasi masyarakat di ruang digital, dampak era post-truth terhadap pengembangan demokrasi, serta pentingnya penegakan hukum progresif dalam menghadapi implikasi negatifnya.

Nilai etika merupakan nilai dasar yang menentukan baik buruknya suatu hal. Tulisan ini dibuat untuk menganalisis nilai etika publikasi kisah kekerasan seksual yang dianalisis dengan mengambil objek kajian yakni film Vina Sebelum 7 Hari yang tengah marak menjadi perhatian publik. Kekerasan seksual merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan segala aktivitas seksual yang sifatnya memaksa dan merugikan. Hal ini tentu menjadi topik sensitif, terutama bagi korban sendiri. Dengan adanya tulisan ini, penulis ingin memberikan pandangan mengenai publikasi kisah kekerasan seksual yang sesuai dengan etika. Tulisan ini juga mengkaji bagaimana dampak dan pandangan sosial terhadap suatu isu kekerasan seksual yang dijadikan film layar lebar.

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penyaluran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di kalangan mahasiswa Indonesia dari sudut pandang Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini bertujuan untuk menilai ketepatan sasaran penerima beasiswa dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap implementasi program ini. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima beasiswa, staf administrasi universitas, dan pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teknik observasi digunakan untuk memahami proses administrasi dan mengidentifikasi kendala dalam penyaluran beasiswa.

Penelitian ini membahas implikasi pemudaran nilai reformasi 1998 terhadap implementasi Pancasila dan konsep welfare state di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, nilai-nilai reformasi yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat semakin memudar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan korupsi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan.